OPINI-Putus Sekolah Akibat Pandemi

by Siti Nurul Hikmah

SiswaIndonesia.com, Malang – Dapat mengenyam pendidikan merupakan salah satu hak yang harus terpenuhi bagi setiap warga negara tanpa melihat status sosialnya. Karena diyakini dengan mendapatkan Pendidikan formal yang baik, dapat merubah manusia menjadi seseorang yang berbudi luhur, berwawasan luas, serta mampu merubah kehidupannya. Tanpa adanya Pendidikan, dikhawatirkan manusia tidak berkembang, maju dan sejahtera. Maka dari itu, orang berlomba-lomba untuk mendapatkan Pendidikan setinggi mungkin. Namun tidak semua orang bisa mendapatkan Pendidikan formal secara layak atau bahkan tidak dapat merasakan bangku sekolah sama sekali.

Fenomena putus sekolah ini sudah lama terjadi di Indonesia. Melihat data dari databoks.katadata.co.id pada tahun 2015, sebanyak 28,56% anak usia 16-18 tahun sudah mengalami putus sekolah. Anak-anak pada usia tersebut seharusnya masih mengenyam Pendidikan di tingkat SLTA (sekolah lanjutan tingkat atas). Disini anak laki-laki lebih banyak mengalami putus sekolah, jumlahnya mencapai 29,73%, dibandingkan dengan anak perempuan yaitu sebanyak 27,3%. Nilai tersebut dianggap cukup banyak, dan tidak bisa dianggap remeh.

Menurut Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Denny Soetrisnaadisendjaja dan rekannya Nurkartika Sari menyebutkan, alasan anak putus sekolah dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertma karena faktor internal, yang mana penyebabnya berasal dari diri sendiri. Faktor internal terdiri dari, rendahnya motivasi dan minat belajar anak untuk sekolah, dan bisa juga karena mengalami suatu penyakit. Faktor selanjutnya adalah faktor eksternal, yakni alasan yang berasal dari luar diri si anak. Bisa berupa faktor sosial atau lingkungan yang berasal dari rendahnya Pendidikan, pengaruh masyarakat sekitar, dan yang paling sering terjadi karena faktor ekonomi.

Persoalan anak putus sekolah menjadi semakin pelik akibat dari pandemi covid-19. Pandemi yang terjadi memang merubah banyak hal, termasuk sektor ekonomi dan Pendidikan. Keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain, dengan terjadinya pandemi secara langsung dapat berakibat pada keadaan finansial suatu keluarga. Jika ini terjadi, maka orang tua akan merasa keberatan untuk membayar kebutuhkan sekolah anak. Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan sepanjang 2020 terdapat 119 kasus anak putus sekolah, 21 di antaranya akibat menunggak SPP. Meski faktor ekonomi paling banyak terjadi, namun banyak alasan lainnya. Selama pandemi, sekolah terpaksa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan cara PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh), hal ini sering kali membuat siswa merasa jenuh, bosan bahkan kehilangan semangat belajar.

Pandemi memang membuat semua orang kebingungan, sebagian menilai PJJ adalah solusi yang paling tepat agar kegiatan belajar mengajar masih bisa berjalan, dan sebagian lainnya yang menganggap bahwa pembelajaran online sangat tidak efektif. Persoalan ini karena, pembelajaran secara online sangat bergantung pada gadgetatau smartphone dan kuota internet. Sedangkan tidak semua anak memiliki smartphone atau mampu membelikan kuota internet yang cukup mahal. Meski pemerintah memberikan bantuan kuota internet untuk kegiatan belajar siswa, namun bagaimana nasib siswa yang berada di luar pulau jawa, khususnya pedalaman yang mana seperti kita ketahui, bahwa pemerataan infrastruktur masih jauh dari kata cukup. Akhirnya bantuan dari pemerintah hanya bisa dinikmati oleh sebagian siswa saja. Maka dari itu, sebagian menganggap bahwa kebijakan PJJ ini masih kurang efektif.

Sangat disayangkan jika upaya pemerintah hanya memberikan bantuan berupa kuota internet saja, sebaiknya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengupayakan pemerataan fasilitas kegiatan belajar di beberapa daerah yang masih kurang dalam segi fasilitas. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, untuk mendata siswa yang tidak mampu, serta memfasilitasi mereka dengan gawai beserta kuota internet. Karena akan sangat percuma, jika pemerintah menggelontorkan dana sebanyak mungkin, jika masih ada siswa yang tidak memiliki gawai. Selain itu, pemerintah juga harus menggiatkan gerakan vaksinasi menyeluruh, khususnya terhadap para pengajar. Setidaknya agar mereka dapat melakukan homevisit di rumah siswa yang memiliki keterbatasan fasilitas, sepergi gawai maupun laptop untuk belajar.

Meski begitu saat ini bukan berartu pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah juga mengupayakan agar menekan angka anak-anak yang putus sekolah. Menurut Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, upaya yang dilakukan pemerintah berupa, meningkatkan dana bantuan dana BOS dan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun lagi-lagi usaha yang dilakukan pemerintah tidak terlalu efektif. Karena program yang dibuat oleh pemerintah masih mengalami kendala yang cukup kompleks. Seperti penerima program KIP yang tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, seperti penggunaan data survei yang digunakan pemerintah adalah data lama, sehingga menyebabkan kasus siswa yang sudah lulus sekolah, tetap mendapatkan bantuan KIP. Selain itu juga beberapa kasus menyebutkan, bahwa penerima bantuan KIP kurang tepat sasaran, karena masyarakat miskin tidak menerima bantuan tersebut. Beberapa program pemerintah diatas sudah bagus, namun pada praktiknya masih banyak kecacatan. Maka seharusnya, pemerintah saat ini membenahi cara kerjanya, agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan seperti pemberian bantuan yang salah sasaran.

Lalu apakah hanya pemerintah saja yang bisa memberikan bantuan kepada anak-anak yang terancam putus sekolah? Apakah kita hanya diam saja ketika melihat teman-teman terpaksa putus sekolah? Tentu saja tidak, untuk kamu yang ingin membantu teman-teman agar tidak putus sekolah, kamu bisa ikut berdonasi yang diselenggarakan oleh Unicef Indonesia. Sekecil apapun donasi yang kamu berikan, tetap dapat membantu nasib adik-adik dan teman-teman yang putus sekolah. Untuk kamu yang ingin ikut serta donasi, bisa klik link berikut : “Donasi Unicef Indonesia”

You may also like

Leave a Comment